Herman W. Deandels adalah salah seorang politikus asal Belanda yang sempat menjabat sebagai Gubernur-Jenderal Hindia Belanda periode 36 atau tepatnya pada masa pemerintahan 1808-1811. Dalam jabatan tersebut, Daendels mempunyai tugas utama untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh pihak Inggris. Selain itu, Daendels juga berupaya keras memperbaiki administrasi pemerintahan berikut kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, utamanya rakyat Pulau Jawa yang ia pimpin.
Kebijakan Dimasa Pemerintahan Herman W. Daendels
Sebutan orang revolusioner agaknya sangat tepat disandangkan pada Daendels yang diyakini sangat mendukung adanya perubahan-perubahan liberal. Lebih jauh, Daendels berangan untuk memperbaiki nasib rakyat dengan cara memajukan perdagangan dan pertanian yang jadi sumber kekuatan perekonomian saat itu. Namun, dalam usahanya membuat kebijakan, Daendels malah bersikap diktator yang malah membuat rakyat sengsara akan kekejamannya.
Usaha-Usaha Daendels Dimasa Pemerintahannya
Secara umum, ada beberapa upaya yang digerakkan Daendels dimasa pemerintahannya. Contohnya saja saat ia banyak melakukan campur tangan dalam pelaksanaan tata cara dan adat istiadat milik kerajaan-kerajaan di Jawa. Guna memperkuat kedudukannya, Daendels sampai mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk Legiun Mangkunegara atau pasukan dengan kekuatan sebesar 1.150 prajurit. Diketahui, Legiun ini selalu siap sedia membantu pasukan Daendels jika suatu saat terjadi perang di Pulau Jawa.
Daendels juga banyak melakukan intervensi pada pemerintahan di kerajaan lokal, sebut saja saat terjadi penggantian raja, hingga membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara. Secara khusus, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dengan 31 kabupaten, yang mana setiap prefekturnya akan dipimpin oleh seorang Prefek atau Residen yang berada langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Lebih detial, setiap Residen akan membawahi sejumlah Bupati.
Bupati-Bupati tadi bakal dijadikan sebagai pegawai pemerintahan Belanda serta diserahi pangkat sebagaimana ketentuan kepegawaian pemerintahan Belanda. Terkait dengan upah pegawai pemerintahan belanda, para Bupati bakal mendapat penghasilan dari tanah dan juga tenaga sesuai hukum adat yang berlaku. Untuk menjadi tambahan catatan, Dewan Hindia Belanda yang bertindak sebagai dewan legislative pendamping Gubernur Jenderal bakal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat.
Ada pula beberapa kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan Daendels semasa pemerintahannya sebagai berikut.
1. Bidang Hukum dan Peradilan
Secara umum, Daendels membentuk 3 peradilan yang meliputi pengadilan untuk orang pribumi, pengadilan untuk orang eropa, dan pengadilan untuk orang Timur Asing. Diketahui, pengadilan untuk pribumi diadakan di setiap prefektur dengan para bupati sebagai anggota dan Prefek sebagai ketua. Hukum ini diterapkan di kawasan kabupaten, sementara untuk wilayah Prefektur seperti Semarang, Batavia, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.
Usaha pemberantasan korupsi dilakukan secara merata tanpa pandang bulu, bahkan untuk bangsa Eropa sekalipun. Sayangnya, Daendels yang adalah pemimpin Tanah Jawa saat itu malah melakukan korpsi besar-besaran dalam praktek penjualan tanah kepada swasta.
2. Bidang Militer dan Pertahanan
Dimasa pemerintahannya, Daendels membangun jalan Anyer-Panarukan sebagai lalu lintas perekonomian dan pertahanan. Selain itu, ia juga menambah jumlah pasukan angkatan perang dari yang sebelumnya 3.000 orang menjadi 20.000 orang. Pun, ia membangun pabrik senjata di Semarang dan Gresik, sebab ia merasa tak lagi bisa mengandalkan bantuan dari Eropa sebagai akibat dari blokade Inggris di lautan. Terakhir, ia membangun pangkalan angkatan laut yang ada di daerah Surabaya dan Ujung Kulon.
3. Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Menerbitkan uang kertas.
- Memperbaiki gaji pegawai.
- Membentuk Algemene Rekenkaer atau Dewan Pengawas Keuangan Negara serta melakukan pemberantasan korupsi dengan tegas.
- Mengadakan monopoli perdagangan beras.
- Mengadakan Prianger Stelsel atau mewajibkan rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam berbagai tanaman ekspor seperti halnya kopi.
- Pemberlakuan pajak In Natura dan sistem penyerahan wajib di era VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan lagi.
4. Bidang Sosial
- Perbudakan dibiarkan berkembang begitu saja.
- Rakyat Nusantara dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan di rute Anyer-Panarukan.
- Membuat jaringan pos distrik dengan memanfaatkan kuda pos.
- Menghapus upacara penghormatan pada Sunan atau Sultan, dan juga Residen.
Itulah beberapa kebijakan umum dan kontroversial yang pernah diberlakukan oleh Daendels semasa pemerintahannya di Pulau Jawa.
Sumber gambar: Alamy Free Image